RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN SE-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019

RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN SE-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019

Senin, 29 Juli 2019, 02:59 WIB

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Provinsi Papua Barat merupakan salah satu media dalam mengevaluasi dan membahas hasil pemantauan bidang lingkungan hidup dan Pertanahan pada program masing – masing yang telah dilakukan oleh setiap Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat. Forum ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam penyebarluasan informasi, pengembangan wawasan dan mendiskusikan berbagai permasalahan bidang lingkungan hidup dan juga biang pertanahan dan nantinya akan melahirkan suatu rumusan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya baik pada daerah Kabupaten/Kota masing – masing ataupun pengelolaan tingkat Provinsi.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan Rakornis Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan ini adalah :

  1. Mengkoordinasikan kegiatan bidang lingkungan hidup dan pertanahan Tahun 2019 dalam rangka peningkatan kapasitas daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola lingkungan hidup.
  2. Sinergitas dalam penyusunan RPPLH dan KLHS serta proses Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan juga Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
  3. Mengupdate dan menambah informasi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
  4. Menyamakan Persepsi di Bidang Pertanahan.

Pelaksanaan Kegiatan

  • Bentuk kegiatan

Pelaksanaan Rakornis Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan yaitu Melakukan Koordinasi dan Penyelesaian Kebijakan Pemerintah Pusat baik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kabupaten/Kota,  untuk Bidang Pertanahan melakukan koordinasi penyelesaian Kebijakan baik pada Kementerian ATR, serta  melakukan sinkronisasi / menyatukan pandangan / persepsi dengan kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

  • Waktu dan tempat

Waktu pelaksanaan Rakornis Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan provinsi Papua barat akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2019

Tempat Pelaksanaan di Kabupaten Teluk Wondama (Wasior), Lama Kegiatan yaitu tanggal 18-20 Maret 2019

  • Narasumber

Narasumber Kegiatan Rakornis Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan se-provinsi Papua barat tahun 2019 berasal dari Kementerian LHK RI, P3E Papua, Balai Pengendalian Perubahan Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Maluku Papua, Kanwil ATR/BPN Provinsi Papua Barat, dan Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat.

  • Peserta

Peserta Rakornis Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan se-provinsi Papua barat tahun 2019 sebanyak 96 orang yang terdiri dari Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Bagian Pertanahan Se-Provinsi Papua Barat.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997) ada pengertian tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
  2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Hasil

Rakornis Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Maret 2019 menghasilkan beberapa Poin kesepakatan antara lain :

  1. Rakornis Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2020 akan dilaksanakan di Kota Sorong;
  2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota wajib menyusun JAKSTRADA Persampahan;
  3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota wajib menyusun informasi Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kotanya masing-masing;
  4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat dan Dinas/Bagian yang mengurusi Pertanahan di Kabupaten/Kota harus mengacu kepada mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diselenggarakan sesuai RTRW, RPN/D, RENSTRA, RENJA Instansi yang memerlukan tanah;
  5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota perlu menyusun dan memperbaharui Dokumen SSK dalam Pokja SAM;
  6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota wajib menyusun Dokumen RPPLH;
  7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota diharapkan mengajukan dokumen kampung yang berpotensi menjadi kampung iklim;
  8. Harus ada keterpaduan program antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat dengan Dinas LIngkungan Hidup serta Pertanahan Kabupaten/Kota;
  9. Perlu ada surat dari Bupati/Walikota kepada Gubernur Papua Barat perihal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang bermasalah di Kabupaten/Kota;
  10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat berkomitmen dalam Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelola Lingkungan Hidup dan Pertanahan baik di Kabipaten/Kota maupun Provinsi Papua Barat;
  11. Nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat perlu diseragamkan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
  12. Perlu adanya Regulasi/ Pedoman tentang lokasi TPA

Share: