Pelantiksn PPNS LH Papua Barat

Pelantiksn PPNS LH Papua Barat

Jumat, 08 Maret 2019, 03:51 WIB

MANOKWARI - Penegakan hukum tentu membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Hal ini bertujuan untuk menekan pelanggaran-pelanggaran hukum di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua Barat Antonius M Ayorbaba mengatakan upaya penekanan masalah hukum merupakan salah satu kredit kerja dalam lingkungan kerja. Hal ini juga sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Pelayanan masyarakat harus ditingkatkan, salah satunya dengan penegakan hukum oleh aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), ” jelas Ayorbaba saat melantik 28 PPNS di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (28/1/2019).

Pelantikan tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama dengan meningkatkan kinerja di lingkup pemerintahan.

“Sudah jelas, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah harus dilakukan. Ini juga untuk pelayanan optimal dan menekan masalah kinerja yang menyimpang, ” terangnya.

Dari 28 PPNS yang dilantik, Sebelas di antaranya PPNS dari Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat, sisanya berasal dari sejumlah OPD di lingkup Pemprov Papua Barat.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, meyakini pelantikan 28 PPNS menjadi pedoman kerja sekaligus sebagai fungsi kontrol.

“Selamat bertugas. Kehadiran PPNS di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat sekiranya dapat meningkatkan kinerja dan semangat membangun dalam melayani masyarakat,” ucap Wagub.

Pelantikan ini juga diharapakan dapat memperbaharui semangat ASN agar tidak menyimpang dalam pelayanan dan sebagai abdi masyarakat.

Sumber https://www.pamalnews.com/perilaku-menyimpang-aparatur-negara-jadi-atensi-ppns/

Share: